Brebes Tingkatkan Kapasitas Desa Melalui Bimtek JDIH Tahap Kedua
Brebes, Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Bagian Hukum Setda kembali menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) untuk desa pada Selasa, 3 Juni 2023 di Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Kabupaten Brebes.
Fokus pada Peningkatan Kapasitas Operator Desa
Kegiatan yang merupakan tahap kedua ini diikuti oleh para operator atau admin pengelola JDIH dari berbagai desa di Brebes. Purwaningsih Setyani, Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Brebes, menjelaskan bahwa bimtek ini bertujuan untuk memastikan setiap desa memiliki User ID JDIH yang aktif dan siap dioperasikan.
“Melalui pelatihan ini, kami ingin memastikan semua desa di Brebes memiliki akses dan kemampuan mengelola sistem JDIH untuk dokumentasi produk hukum desa, seperti Peraturan Kepala Desa (Perkades) dan Peraturan Desa (Perdes),” jelas Purwaningsih pada Kamis, 12 Juni 2025.
Materi Pelatihan oleh Dinkominfotik Kabupaten Brebes
Narasumber dalam bimtek ini berasal dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Dinkominfotik) Kabupaten Brebes, yang memberikan pemahaman teknis tentang pengelolaan sistem JDIH. Dengan demikian, diharapkan para operator desa dapat:
✔ Menginput dan mengupdate produk hukum desa secara mandiri
✔ Menyediakan akses informasi hukum yang lengkap dan akurat bagi masyarakat
✔ Meningkatkan transparansi peraturan desa
Mengapa JDIH Penting untuk Desa?
JDIH merupakan sistem terpadu yang memudahkan akses terhadap dokumen hukum, baik di tingkat nasional maupun daerah. Keberadaan JDIH di desa memiliki peran strategis, antara lain:
🔹 Memperkuat supremasi hukum di tingkat desa
🔹 Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui transparansi regulasi
🔹 Mendukung pembangunan hukum nasional yang lebih terintegrasi
“Dengan sistem ini, masyarakat desa bisa dengan mudah mengakses peraturan yang berlaku di wilayah mereka, sehingga hukum semakin dekat dengan warga,” tambah Purwaningsih.
Dampak Jangka Panjang bagi Kabupaten Brebes
Pelatihan JDIH ini sejalan dengan upaya Pemkab Brebes untuk:
📌 Memodernisasi tata kelola pemerintahan desa
📌 Meningkatkan akuntabilitas produk hukum desa
📌 Mempercepat proses administrasi terkait peraturan desa
Ke depan, diharapkan seluruh desa di Brebes dapat mengoptimalkan sistem JDIH untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan efisien.
Apa Manfaatnya untuk Masyarakat?
Dengan adanya JDIH desa, warga dapat:
✅ Lebih mudah memantau peraturan yang berlaku di desanya
✅ Memahami hak dan kewajiban secara jelas berdasarkan produk hukum desa
✅ Mengawal proses pembuatan kebijakan di tingkat desa
Baca juga: Politisi PKB: Jangankan 1 Bulan, 3 Bulan Gaji Saja Saya Siap untuk Rohingya
“Ini langkah konkret untuk mendekatkan hukum kepada masyarakat sekaligus memperkuat tata kelola desa yang akuntabel,” pungkas Purwaningsih.
Info Lebih Lanjut:
Bagi desa yang belum mengikuti bimtek, dapat berkoordinasi dengan Bagian Hukum Setda Brebes untuk mendapatkan panduan lebih lanjut.
Bagaimana pendapatmu tentang program ini? Apakah desamu sudah memiliki sistem JDIH? Share di kolom komentar!
#BrebesMaju #JDIHDesa #TransparansiHukum
