Bupati Sangihe dan Ketua DPRD Hadiri Rakor KPK di Jakarta: Sinergi Kuat untuk Perangi Korupsi di Sulut
Tahuna- Bupati Kepulauan Sangihe,Michael Thungari, bersama Ketua DPRD Sangihe, Ferdy Sondakh, hadir dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Utara yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Acara berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk kepala daerah serta pimpinan legislatif se-Sulut.
Baca Juga : Perkemahan Seru 82 Siswa SMPN 3 Manganitu Belajar Hidup Mandiri di Alam Bebas
KPK Ajak Seluruh Pemda Sulut Perkuat Pencegahan Korupsi
Rakor ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen bersama anggota korupsi di tingkat daerah. Hadir sebagai pembicara kunci, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menekankan pentingnya kolaborasi antara KPK, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta DPRD untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel .
Selain itu, turut hadir Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Pengawasan KPK Agung Yudha Wibowo serta Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Edi Suryanto , yang memaparkan strategi pengawasan dan pencegahan korupsi di daerah.
Gubernur Sulut dan Seluruh Kepala Daerah Berkomitmen Tingkatkan Integritas
Acara ini juga dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling , beserta Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen , serta seluruh bupati, wali kota, dan pimpinan DPRD se-Sulut . Mereka diminta memaparkan kondisi aktual korupsi di daerah masing-masing serta langkah-langkah konkret yang telah dan akan dilakukan untuk mencegah praktik korupsi.
Bupati Sangihe, Michael Thungari , menyampaikan bahwa Pemkab Sangihe telah melakukan sejumlah upaya pencegahan, termasuk penguatan sistem pengawasan keuangan, transparansi pengadaan barang/jasa, dan pembentukan Satgas Anti Korupsi .
Penandatanganan Komitmen Bersama: Langkah Nyata Wujudkan Pemerintahan Bersih
Sebagai puncak acara, dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama Pencegahan Korupsi oleh seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Sulut. Dokumen ini menjadi bukti keseriusan para pemangku kebijakan dalam memerangi korupsi dan meningkatkan akuntabilitas publik .
Ferdy Sondakh , Ketua DPRD Sangihe, menegaskan DPRD akan memperketat fungsi pengawasan dan mendorong penerapan penerapan e-governance untuk meminimalisir kesenjangan korupsi.
Pemkab Sangihe Siap Wujudkan Tata Kelola yang Bersih dan Melayani
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyatakan kesiapannya untuk terus berkolaborasi dengan KPK dan pemerintah pusat dalam memberantas korupsi. “Kami berkomitmen penuh membangun Sangihe yang bebas dari korupsi, transparan, dan fokus pada pelayanan publik,” tegas Bupati Thungari.
langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh daerah di Sulut bergerak bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik demi kesejahteraan masyarakat.
