Kinerja Otoritas Pelabuhan Manado dan Tahuna Dipertanyakan, Penumpang Geram Akibat Penundaan Kapal yang Tak Kunjung Usai
Tahuna- Suasana mencekam dan wajah-wajah kecewa kembali menyelimuti Pelabuhan Manado dan Pelabuhan Tahuna. Dua bulan pasca tragedi terbakarnya KM. Barcelona V pada 21 Juli 2025, ternyata tidak kunjung membawa perubahan berarti dalam hal pelayanan dan profesionalisme otoritas pelabuhan. Sebaliknya, fenomena penundaan keberangkatan kapal secara massal dan tidak terjadwal justru menjadi pemandangan sehari-hari, menyulut amarah dan keresahan ratusan penumpang yang mengandalkan jasa angkutan laut.
Baca Juga : Polres Sangihe Gelar Minggu Kasih untuk Pererat Silaturahmi dengan Warga
Yang terjadi bukan lagi sekadar keterlambatan biasa, melainkan sebuah ketidakpastian yang sistematis. Setiap jadwal keberangkatan yang tertera di tiket seolah hanya menjadi formalitas belaka. Penumpang dipaksa untuk rela menghabiskan waktu berjam-jam lebih lama di pelabuhan tanpa kejelasan dan komunikasi yang transparan dari pihak pengelola.
Suara Hati Penumpang yang Tersandera Waktu
Salah satu korban dari kebijakan tidak jelas ini adalah Jhoni, seorang penumpang KM. Mercy Teratai yang terpaksa menunggu hingga larut malam. Dengan nada kesal dan suara yang meninggi, ia mengungkapkan kekecewaannya. “Ini sudah lewat dari dua jam! Di tiket jelas-jelas tercetak jam 19.00 WITA. Kenyataannya? Jam 21.00 lebih kapal masih juga diam di tempat. Tidak ada pemberitahuan yang jelas, yang kami terima hanya desas-desus dan alasan yang tidak masuk akal. Kami ini rakyat kecil yang punya urusan dan keluarga yang menunggu, bukan orang yang bisa membuang-buang waktu begitu saja,” protesnya.
Keresahan Jhoni bukanlah kasus yang terisolasi. Puluhan penumpang lain terlihat duduk lesu di bangku tunggu, sebagian memandang laut dengan harapan hampa, sementara yang lain terus-menerus melontarkan pertanyaan yang sama kepada awak kapal: “Kapan berangkat?”
Negosiasi di Balik Layar: Bisnis di Atas Kebutuhan Rakyat?
Yang lebih memprihatinkan adalah informasi yang berhasil dihimpun dari dalam. Seorang Anak Buah Kapal (ABK) KM. Mercy Teratai yang enggan disebutkan namanya membocorkan alasan sebenarnya di balik semua penundaan ini. “Mohon sabar, Bapak-Ibu. Saat ini pihak perusahaan kami masih dalam proses negosiasi dengan kepala Syahbandar Manado. Begitu urusan ini selesai, kapal akan segera kami berangkatkan,” ujarnya berusaha menenangkan.
Pernyataan sang ABK ini justru membuka kotak Pandora yang lebih dalam. Pertanyaan kritis pun mencuat: Negosiasi apa yang sedang terjadi? Apakah keselamatan dan kenyamanan penumpang harus dikorbankan untuk urusan bisnis dan birokrasi antara perusahaan pelayaran dan otoritas pelabuhan? Penumpang yang sudah membayar layanan sesuai tiket merasa menjadi ‘sandera’ dalam proses negosiasi yang sama sekali tidak melibatkan mereka.
Tuntutan yang Jelas: Profesionalisme dan Kepastian
Fenomena ini telah berlangsung konsisten selama dua bulan terakhir dan menunjukkan bahwa pascakebakaran KM. Barcelona V, tidak ada perbaikan sistem yang signifikan. Masyarakat pengguna jasa angkutan laut di Sulawesi Utara, yang mayoritas adalah warga biasa, pedagang, dan keluarga, menuntut beberapa hal:
-
Kepastian Jadwal: Keberangkatan kapal harus sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan dan dicetak di tiket. Jika ada force majeure, komunikasi yang jelas dan cepat harus diberikan.
-
Transparansi: Otoritas pelabuhan dan perusahaan pelayaran wajib transparan mengenai alasan penundaan. Penumpang berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi.
-
Profesionalisme: Seluruh proses birokrasi dan operasional harus berjalan profesional. Urusan bisnis antar perusahaan dan otoritas tidak boleh mengganggu hak penumpang untuk mendapatkan pelayanan yang tepat waktu.
Insiden berulang di Pelabuhan Manado dan Tahuna ini adalah cerminan dari tata kelola pelabuhan yang carut-marut. Jika dibiarkan, tidak hanya merugikan secara materi dan waktu, tetapi juga semakin mengikis kepercayaan publik terhadap layanan transportasi laut—yang merupakan urat nadi perekonomian dan konektivitas masyarakat Sulawesi Utara. Sudah saatnya otoritas terkait turun tangan dan mengambil langkah tegas untuk mengembalikan martabat pelabuhan sebagai simpul logistik dan transportasi yang terpercaya.
