Pemalang dan Pekalongan Terancam Tenggelam Akibat Rob: DPR RI Desak Pembangunan Tanggul Laut Masuk Proyek Strategis Nasional
Jakarta – Ancaman rob atau banjir air laut yang terus berulang kini mengintai dua wilayah pesisir utara Jawa Tengah, yakni Kabupaten Pemalang dan Pekalongan. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan mengingat intensitas banjir rob yang kian tinggi dan kerap menggenangi permukiman, lahan pertanian, hingga infrastruktur penting.
Melihat eskalasi dampaknya yang tak lagi bersifat insidental, Anggota Komisi V DPR RI mendorong pemerintah pusat agar segera mengambil langkah tegas. Salah satunya adalah menjadikan pembangunan tanggul laut di wilayah tersebut sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
Darurat Rob: Pemukiman dan Ekonomi Terancam Lumpuh
Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan pesisir Pekalongan dan Pemalang menjadi langganan rob. Bahkan di beberapa titik, banjir air laut ini bisa bertahan hingga berhari-hari. Dampaknya bukan hanya pada lingkungan fisik, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi warga, mulai dari nelayan, petani tambak, hingga pedagang kecil.
“Banjir rob bukan hanya mengganggu kenyamanan warga, tetapi sudah menjadi ancaman serius terhadap keselamatan dan masa depan daerah ini. Jika tidak ditangani secara struktural, bukan tidak mungkin Pemalang dan Pekalongan akan mengalami tenggelam secara perlahan,” tegas salah satu anggota DPR RI dalam rapat kerja bersama Kementerian PUPR.
Desakan Masuk Proyek Strategis Nasional
Pembangunan tanggul laut dinilai menjadi solusi paling mendesak untuk menahan masuknya air laut ke daratan. Namun proyek ini memerlukan anggaran dan perencanaan lintas sektor, sehingga perlu dukungan langsung dari pemerintah pusat.
“Solusinya tidak bisa lokal semata. Ini sudah menjadi persoalan nasional karena menyangkut keberlangsungan hidup jutaan orang di pesisir utara Jawa. Maka kami mendesak agar pembangunan tanggul laut di Pemalang dan Pekalongan dimasukkan dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN),” ujar legislator tersebut.
Dengan status PSN, proyek ini akan mendapatkan prioritas dalam hal pendanaan, perizinan, hingga percepatan pelaksanaan. Ini penting agar upaya penanganan rob tidak lagi bersifat tambal sulam atau parsial.
Baca juga: Bupati Brebes Berangkatkan 56 Peserta Program Magang Gratis ke Semarang dan Sukoharjo
Fakta Lapangan: Rob Tak Lagi Musiman
Sejumlah laporan menyebutkan bahwa rob kini tidak lagi muncul secara musiman. Fenomena ini telah menjadi kejadian harian di sejumlah wilayah Pekalongan utara dan sebagian wilayah pantai di Pemalang. Jalan raya tergenang, rumah warga rusak, dan aktivitas sosial lumpuh menjadi pemandangan yang kerap terjadi.
Lebih parah lagi, penurunan permukaan tanah akibat eksploitasi air tanah (land subsidence) turut memperparah kondisi ini. Ditambah dengan naiknya permukaan laut akibat perubahan iklim, rob bukan lagi bahaya masa depan, melainkan bencana yang sudah terjadi hari ini.
Dukungan Pemerintah Daerah dan Harapan Masyarakat
Pemerintah daerah di kedua wilayah pun menyambut baik dorongan dari DPR RI. Mereka berharap agar pembangunan tanggul laut dapat segera diwujudkan sebelum kerusakan semakin meluas. Beberapa inisiatif lokal memang sudah berjalan, namun skalanya masih sangat terbatas.
“Kalau tidak segera ditangani secara menyeluruh, kita bisa kehilangan banyak wilayah daratan. Kami sangat berharap dukungan penuh dari pusat,” ujar salah satu pejabat daerah di Pekalongan.
Warga pun menaruh harapan besar. Seorang nelayan di Pekalongan utara mengaku sudah lelah hidup berdampingan dengan air laut yang masuk ke rumahnya hampir setiap hari. “Kami hanya ingin hidup normal. Bisa bekerja tanpa takut air laut datang tiba-tiba,” ujarnya haru.
Penutup: Saatnya Bertindak Sebelum Terlambat
Ancaman tenggelamnya Pemalang dan Pekalongan bukan isapan jempol belaka. Rob telah menjadi bencana nyata yang memerlukan tindakan cepat, tepat, dan terkoordinasi. Menjadikan pembangunan tanggul laut sebagai Proyek Strategis Nasional adalah langkah strategis yang harus segera diambil, bukan hanya untuk menyelamatkan dua kabupaten, tetapi juga sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi krisis iklim secara nasional.
